museros.site — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian anggaran besar-besaran setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan sejumlah proyek pembangunan yang tidak menjadi prioritas akan ditunda sementara waktu.
“Semua sudah tahu bahwa pemerintah pusat meminta semua daerah melakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kita sikapi segera,” kata Rano di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).
DBH Jakarta Dipangkas dari Rp26 Triliun Jadi Rp11 Triliun
Pemangkasan dana ini menjadi pukulan cukup besar bagi keuangan daerah. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat akan turun drastis dari target Rp26 triliun menjadi sekitar Rp11 triliun.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Ini akan mengubah postur APBD secara signifikan,” kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).
Ia juga menambahkan, penurunan dana pusat tersebut berpotensi mengganggu target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp95 triliun.
Rano Karno: Air Bersih dan MRT Tetap Jadi Prioritas
Menanggapi situasi ini, Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI akan melakukan efisiensi anggaran tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat. Ia menekankan, proyek strategis seperti penyediaan air bersih dan transportasi massal (MRT dan LRT) akan tetap dijalankan sesuai rencana.
“Kita pilih prioritas mana yang utama. Air ini prioritas, kemudian MRT juga prioritas. Mana yang utama itu yang didulukan. Yang tidak prioritas kita tunda,” jelas Rano.
Menurutnya, kebijakan “postpone” (penundaan) proyek non-prioritas dilakukan agar fokus pembangunan tetap efisien dan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Pembahasan RAPBD DKI Akan Diubah
Rano Karno menambahkan bahwa pihaknya akan segera membahas revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama DPRD DKI pada pekan depan. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan postur keuangan daerah setelah pemangkasan DBH dari pemerintah pusat.
“Hari Senin mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan dipotong,” ujarnya.
Rano juga memastikan perubahan ini tidak akan memengaruhi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Efisiensi Jadi Kunci di Tengah Pemangkasan Dana
Pemangkasan DBH menjadi tantangan besar bagi Jakarta, terutama dalam mempertahankan kinerja pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Menurut Rano, efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan, agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari program prioritas.
“Kita harus cermat dalam mengatur prioritas agar tidak mengganggu pelayanan dasar warga. Efisiensi bukan berarti berhenti membangun, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan yang paling penting,” tegas Rano.
Langkah efisiensi tersebut termasuk menunda proyek yang bersifat estetika atau infrastruktur tambahan yang belum mendesak, seperti penataan kawasan, pembangunan taman baru, atau proyek jalan sekunder.
Fokus Jakarta: Infrastruktur Esensial dan Layanan Dasar
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, Pemprov DKI berkomitmen untuk memusatkan sumber daya pada proyek yang berdampak langsung bagi warga. Beberapa sektor yang tetap menjadi prioritas antara lain:
✅ Air Bersih dan Sanitasi: Akses air minum dan sanitasi sehat bagi seluruh wilayah DKI.
🚇 Transportasi Massal: Pengembangan jaringan MRT, LRT, dan integrasi moda transportasi.
🏫 Pendidikan & Kesehatan: Menjaga layanan sekolah negeri dan puskesmas tetap optimal.
🌳 Pengendalian Banjir: Pembangunan polder, waduk, dan sistem drainase yang berkelanjutan.
“Kita harus pastikan masyarakat tetap bisa menikmati layanan dasar. Jangan sampai efisiensi justru membuat warga kesulitan,” tutur Rano.
Penutup: Jakarta Hadapi Ujian Efisiensi
Pemangkasan dana pusat menjadi ujian bagi manajemen fiskal Pemprov DKI. Dengan kebijakan efisiensi dan fokus pada proyek strategis, diharapkan pembangunan Jakarta tetap berlanjut tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warganya.
Rano menegaskan, semangat Pemprov DKI tetap sama — membangun dengan bijak, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.
“Kita tidak berhenti membangun, hanya menyesuaikan langkah. Yang penting, uang rakyat digunakan untuk hal yang benar-benar dibutuhkan,” tutupnya.
Cek juga artikel paling top dan seru di jelajahhijau.com
