Intelijen Rusia Tuduh Prancis Ingin Ganti Pemimpin Afrika

Kecurigaan geopolitik antara Moskow dan Paris meningkat setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia menuduh pemerintahan Emmanuel Macron mengizinkan operasi intelijen rahasia yang bertujuan untuk menghapus atau mengganti tokoh-tokoh yang disebutnya “tidak diinginkan” di wilayah **Afrika. Tuduhan ini disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi badan tersebut pada Senin, 2 Februari 2026, namun Prancis belum memberikan tanggapan resmi atas klaim tersebut.

Menurut SVR, tuduhan itu mencerminkan kekhawatiran Paris menyusul “kemunduran signifikan” yang dialaminya di beberapa negara bekas koloni Prancis di Afrika, terutama di kawasan Sahel dan Sahara. SVR menggambarkan situasi ini sebagai upaya pemerintah Prancis untuk memulihkan pengaruh politiknya di benua tersebut.

Tuduhan Operasi untuk ‘Menghilangkan Pemimpin’

Dalam rincian pernyataannya, SVR menuduh bahwa pemerintahan Macron “dengan panik” mencari strategi baru yang melibatkan operasi rahasia untuk mengganti pemimpin-pemimpin yang dianggap menentang kebijakan Paris. SVR secara khusus menyebut bahwa strategi ini mirip dengan operasi asing kontroversial lainnya, dan bahkan membandingkannya dengan strategi Amerika Serikat dalam konteks berbeda.

Tudingannya mencakup dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta di Burkina Faso pada 3 Januari 2026, dan menuduh Paris berusaha untuk “melenyapkan” Presiden Ibrahim Traore, yang digambarkan SVR sebagai figur yang menentang neokolonialisme. SVR mengklaim bahwa penggulingan Traoré akan membantu mengembalikan kekuatan pro-Prancis di negara tersebut.

Klaim Destabilisasi di Sahel dan Sahara

Selain Burkina Faso, SVR juga menuduh bahwa Prancis berupaya mendestabilisasi negara-negara lain di kawasan Sahel dan Sahara. Dalam pernyataannya, badan intelijen Rusia menyebut dukungan yang, menurut mereka, diberikan Prancis kepada kelompok bersenjata lokal untuk menciptakan ketidakstabilan di negara-negara seperti Mali dan Republik Afrika Tengah. SVR menuduh bahwa aksi-aksi seperti serangan terhadap konvoi bahan bakar, blokade kota, dan serangan terhadap warga sipil dimaksudkan untuk melahirkan kondisi politik yang memungkinkan penggulingan pemerintahan yang tidak diinginkan oleh Paris.

Pandangan ini muncul di tengah konflik yang lebih luas di kawasan tersebut, di mana sejumlah negara seperti Mali, Burkina Faso, dan Niger telah memutus hubungan militer tradisional dengan Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Madagaskar dan Tuduhan Lainnya

SVR juga menyebut Michael Randrianirina, Presiden Madagaskar, sebagai salah satu target dalam apa yang mereka gambarkan sebagai rencana Prancis untuk mengganti pemerintahan yang pro-BRICS (kelompok negara Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan). SVR mengklaim bahwa Paris ingin menggulingkan Randrianirina sejak pemerintahannya berupaya memperluas hubungan strategis dengan kelompok ekonomi tersebut.

Selain itu, SVR juga menyatakan bahwa Prancis telah “beralih memberikan dukungan langsung kepada teroris dari berbagai kelompok yang telah menjadi sekutu utamanya di benua Afrika,” sebuah tuduhan yang menggambarkan narasi keras terhadap kebijakan luar negeri Prancis di wilayah tersebut.

Respons Internasional dan Konteks yang Lebih Luas

Penting untuk dicatat bahwa tuduhan semacam ini berasal dari biro intelijen negara yang merupakan bagian dari struktur pemerintah Rusia, dan narasi ini mencerminkan persaingan geopolitik yang lebih luas antara Moskow dan Paris dalam memengaruhi dinamika politik di Afrika. Prancis sendiri belum memberikan komentar resmi atas klaim SVR, dan tuduhan tersebut belum diverifikasi oleh sumber independen pihak ketiga secara luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh Prancis di Afrika telah mengalami tantangan besar, terutama setelah penarikan pasukan militer dari beberapa negara Sahel seperti Mali, Burkina Faso, dan Niger, yang sebelumnya menjadi bagian dari kerangka kerjasama militer Prancis selama dekade terakhir.

Sejarah Hubungan Prancis-Afrika

Tuduhan semacam ini juga terjadi dalam konteks sejarah panjang hubungan Prancis dengan negara-negara Afrika, yang sering dikritik sebagai warisan kolonialisme dan campur tangan politik. Hubungan militer dan politik Prancis di bekas koloni memang telah menimbulkan perdebatan panjang dan beragam tuduhan dari berbagai pihak dalam sejarahnya — termasuk operasi intelijen dan pengaruh politik — namun setiap tuduhan spesifik biasanya memerlukan verifikasi dari berbagai sumber independen.

Rangkuman Tuduhan SVR

SVR menuduh Presiden Prancis memberi wewenang operasi intelijen untuk menghentikan pemimpin yang dianggap tidak diinginkan di Afrika.
Burkina Faso disebut sebagai lokasi upaya kudeta yang gagal dengan target penggulingan Presiden Traoré.
Tuduhan juga mencakup upaya serupa di Mali, Republik Afrika Tengah, dan Madagaskar.
Ada klaim dukungan kepada kelompok bersenjata yang berperan dalam ketidakstabilan di Sahel.

Kesimpulan

Tuduhan yang dilontarkan oleh SVR merupakan bagian dari narasi geopolitik yang kompleks di mana persaingan pengaruh antara kekuatan besar seperti Rusia dan Prancis sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan strategis masing-masing di panggung internasional. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi independen yang mendukung klaim operasi intelijen tersebut, dan pihak Prancis belum menanggapi tuduhan itu secara resmi.

Harap diingat bahwa isu-isu intelijen semacam ini memerlukan verifikasi silang dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi yang lebih tinggi.

Cek Juga Artikel Dari Platform : liburanyuk