museros.site Kawasan pesisir Lhok Puuk di Aceh Utara mengalami abrasi cukup parah dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang laut yang terus menggerus bibir pantai membuat permukiman, lahan produktif, dan fasilitas umum di sekitar wilayah tersebut terancam. Kondisi ini menjadi perhatian Gubernur Aceh yang turun langsung melihat dampak kerusakan. Peninjauan tersebut kemudian memicu langkah cepat dari Dinas Pengairan Aceh untuk mempercepat proses penanganan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengairan Aceh, Erwin Ferdinansyah, memastikan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti arahan gubernur. Menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah mengirimkan tim teknis ke lokasi untuk melakukan survei detail. Survei tersebut menjadi fondasi penting sebelum penyusunan Detail Engineering Design (DED), yaitu dokumen rancangan teknis yang akan menentukan model penanggulangan abrasi di kawasan itu.
Survei Teknis Menjadi Dasar Perencanaan
Tim teknis dari Dinas Pengairan melakukan pengukuran garis pantai, memetakan titik abrasi terdalam, serta melihat perubahan kontur pesisir. Data lapangan menjadi kunci untuk menentukan jenis konstruksi yang paling tepat, apakah berupa tanggul pemecah ombak, revetment batu besar, atau struktur hybrid yang menggabungkan beberapa metode perlindungan pantai.
Penyusunan DED tidak hanya berfokus pada struktur fisik. Dokumen tersebut juga menganalisis aspek lingkungan, sosial, hingga potensi dampak jangka panjang. Perencanaan yang matang sangat diperlukan mengingat abrasi di Lhok Puuk tidak terjadi secara sporadis, melainkan berkembang dari tahun ke tahun. Bila tidak ditangani dengan pendekatan yang benar, pengikisan pantai dapat terus meluas dan mengancam wilayah yang lebih dalam.
Pendanaan dari APBA-P Menjadi Langkah Awal
Erwin menjelaskan bahwa penyusunan DED menggunakan anggaran dari APBA-P sebagai tindak lanjut dari instruksi langsung Gubernur Aceh dan Sekda Aceh. Alokasi ini bertujuan agar dokumen perencanaan selesai tepat waktu sehingga proses pembangunan fisik tidak terhambat. Koordinasi lintas pihak juga dilakukan, terutama dengan instansi yang menangani tata ruang dan lingkungan pesisir.
Dengan adanya alokasi anggaran awal tersebut, DED diharapkan tuntas dalam waktu dekat. Setelah rampung, dokumen ini akan menjadi acuan untuk memperoleh dukungan pendanaan lebih besar dari pemerintah pusat. Hal itu penting mengingat penanganan abrasi pantai membutuhkan biaya besar dan melibatkan sejumlah tahapan konstruksi berat.
Target Pelaksanaan Fisik Pada Tahun Anggaran 2026
Dinas Pengairan Aceh menargetkan proyek fisik penanggulangan abrasi dapat dimulai pada tahun anggaran 2026. Dana pelaksanaan diproyeksikan bersumber dari APBN. Pemerintah pusat selama ini menjadi mitra penting Aceh dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan perlindungan pantai.
Erwin optimistis, selama tidak ada perubahan kebijakan atau pengalihan anggaran mendadak, proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Ketepatan waktu sangat penting karena abrasi di Lhok Puuk semakin meluas. Setiap musim pasang, masyarakat harus menghadapi risiko air laut masuk ke permukiman, sementara infrastruktur pesisir mengalami degradasi.
Kerja Cepat Pemerintah Disambut Positif Masyarakat
Warga di sekitar Lhok Puuk menyambut baik perhatian pemerintah. Selama ini, mereka merasakan langsung dampak abrasi yang kian membahayakan. Beberapa titik bahkan sudah kehilangan garis pantai asli karena tergerus gelombang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta relawan untuk terus menyuarakan kebutuhan penanganan.
Kehadiran tim dari Dinas Pengairan memberi harapan baru bahwa penanganan tidak lagi berhenti pada tahap survei permukaan, tetapi benar-benar diarahkan menuju pembangunan fisik. Warga berharap pelaksanaan konstruksi dapat sesuai jadwal mengingat abrasi terus berlangsung sepanjang tahun.
Pentingnya Penanganan Abrasi Secara Terintegrasi
Permasalahan abrasi tidak hanya dapat diselesaikan dengan pembangunan struktur pantai. Penanganan komprehensif mencakup pemulihan vegetasi mangrove, pengaturan aktivitas penambangan pasir, serta pengawasan terhadap kegiatan manusia yang mempercepat kerusakan garis pantai. Pemerintah Aceh diperkirakan akan memasukkan aspek tersebut ke dalam strategi jangka panjang setelah pengerjaan DED selesai.
Upaya penanganan abrasi Lhok Puuk juga diharapkan selaras dengan program nasional penguatan pesisir. Integrasi dengan program pusat membuka peluang untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi beban APBA. Dengan demikian, Aceh bisa mendapatkan dukungan teknis maupun pendanaan lebih besar.
Penutup: Harapan Baru bagi Pesisir Aceh Utara
Inisiatif Dinas Pengairan Aceh yang langsung menindaklanjuti perintah gubernur menjadi sinyal bahwa perlindungan pesisir kembali menjadi prioritas pemerintah. Penyusunan DED adalah langkah awal yang menentukan arah penanganan abrasi Lhok Puuk secara teknis, ilmiah, dan terukur.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan konstruksi diharapkan dimulai pada 2026. Masyarakat menunggu realisasi tersebut sebagai upaya jangka panjang untuk menyelamatkan permukiman dan wilayah pesisir dari ancaman abrasi yang semakin agresif.
Cek Juga Artikel Dari Platform beritagram.web.id