museros.site — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi komentar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menuding dirinya salah membaca data soal harga asli LPG 3 kilogram (kg).
Dalam kunjungan kerjanya ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025), Purbaya mengaku masih mempelajari kembali data yang ia sampaikan sebelumnya. Ia menegaskan, data yang ia gunakan berasal dari perhitungan tim staf di kementeriannya.
“Saya sedang pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya. Nanti kita lihat di mana salah pengertiannya,” ujar Purbaya.
Purbaya: Bisa Jadi Cara Baca Datanya yang Berbeda
Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan angka antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM bisa saja terjadi karena perbedaan cara pandang dalam membaca data. Menurutnya, hal itu wajar terjadi dalam analisis teknis antarinstansi.
“Mungkin cara lihat datanya beda. Kan hitung-hitungan kadang beda antara yang di lapangan dengan yang di akuntansi. Tapi pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan,” katanya sambil tersenyum.
Ia menambahkan, kementeriannya akan menjelaskan lagi secara detail setelah hasil verifikasi data selesai dilakukan.
Latar Belakang Polemik: Soal Harga Asli LPG 3 Kg
Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg adalah Rp 42.750 per tabung. Pemerintah, kata dia, menanggung subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750.
Pernyataan ini kemudian ditanggapi Bahlil Lahadalia, yang menyebut Menkeu salah membaca data.
“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data. Biasalah kalau masih baru, butuh penyesuaian. Mungkin belum dikasih masukan yang tepat dari timnya,” ujar Bahlil di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Bahlil: Menkeu Mungkin Belum Dapat Data Lengkap
Bahlil mengaku maklum atas kesalahan tersebut dan menilai Purbaya mungkin belum mendapat briefing lengkap dari jajarannya.
“Saya tidak ingin menanggapi berlebihan. Mungkin Pak Menteri Keuangan belum baca data yang sebenarnya atau belum dikasih laporan oleh dirjennya,” katanya.
Bahlil juga menyinggung soal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM. Menurutnya, sistem satu data ini nantinya akan memuat informasi penerima subsidi LPG 3 kg agar penyaluran lebih tepat sasaran.
“Soal subsidi dan data tunggal ini juga masih proses pematangan. BPS lagi kerja sama dengan tim ESDM untuk sinkronisasi datanya,” ujarnya.
Menuju Satu Data Nasional untuk Subsidi Energi
Program DTSEN menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk menyatukan data penerima manfaat subsidi energi agar tepat sasaran. Selama ini, data penerima LPG 3 kg masih tersebar di berbagai instansi, seperti Kemensos, BPS, dan ESDM.
Dengan adanya sistem satu data, pemerintah berharap penyaluran subsidi dapat lebih transparan dan efisien. Meski begitu, perbedaan hitungan seperti yang terjadi antara Kemenkeu dan ESDM kerap muncul karena perbedaan pendekatan penghitungan biaya pokok dan subsidi aktual di lapangan.
Kesimpulan: Purbaya dan Bahlil Sepakat Lanjutkan Pembahasan Data
Meski terjadi perbedaan pandangan, baik Purbaya maupun Bahlil sama-sama menekankan pentingnya verifikasi data secara menyeluruh. Keduanya sepakat bahwa hasil akhir nanti akan mengarah pada angka yang sama, karena menyangkut dana subsidi yang bersumber dari APBN.
“Nanti pada akhirnya akan sama kok, karena uangnya ya itu-itu juga. Kita pastikan masyarakat tetap mendapat harga terjangkau,” tutup Purbaya.
