Pemerintah pusat mengebut proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Targetnya jelas, hasil nyata harus dirasakan masyarakat sebelum bulan Ramadan. Untuk mencapai itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tambahan personel dari TNI dan Polri.
Permintaan ini disampaikan Tito selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Ia menilai waktu sebelum Ramadan merupakan momentum krusial untuk kerja fisik berskala besar di lapangan.
“Mumpung sebelum Ramadan. Kalau Ramadan nanti capek kerja. Ini fisik, jadi harus digenjot pada periode waktu ini,” ujar Tito dalam program Breaking News Metro TV.
Pemulihan Dikebut, Waktu Jadi Faktor Penentu
Menurut Tito, pekerjaan pemulihan pascabencana tidak bisa ditunda terlalu lama. Banyak wilayah terdampak masih bergelut dengan lumpur, puing, dan infrastruktur rusak. Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Ia menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi bukan hanya soal target administratif, tetapi menyangkut kualitas hidup warga terdampak. Semakin lama proses pemulihan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat.
Karena itu, pemerintah memanfaatkan jeda waktu sebelum Ramadan sebagai fase kerja intensif. Pada periode tersebut, personel di lapangan masih bisa bekerja maksimal tanpa hambatan ibadah puasa.
Permintaan Tambahan Personel ke Polri
Untuk mendukung percepatan, Tito secara langsung mengajukan permintaan tambahan personel kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, Polri telah mengerahkan sekitar 1.000 personel pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Namun, Tito menilai jumlah tersebut belum mencukupi untuk cakupan wilayah terdampak yang sangat luas. Ia memahami bahwa pada periode Nataru, Polri fokus pada pengamanan nasional.
Kini, setelah masa Nataru berakhir, Mendagri berharap Polri dapat mengalokasikan kekuatan yang lebih besar.
“Saya minta ke Kapolri dengan dukungan Satgas DPR, paling enggak 5.000 personel. Nanti daerahnya mana, kita akan lihat di peta,” tegas Tito.
Tambahan personel ini akan difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerusakan terparah dan kebutuhan pemulihan mendesak.
TNI Diminta Turunkan Hingga 10 Ribu Personel
Selain Polri, Tito juga mengajukan permintaan signifikan kepada TNI. Ia telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Dalam koordinasi tersebut, Tito meminta dukungan hingga 10 ribu personel TNI. Jumlah besar ini dianggap sebanding dengan skala bencana dan luas wilayah terdampak di Sumatra.
Menurut Tito, keterlibatan TNI sangat penting, terutama dalam pekerjaan berat yang membutuhkan kekuatan fisik dan disiplin tinggi. Kehadiran TNI juga dinilai mampu mempercepat pembersihan area pemukiman dan fasilitas publik.
Fokus Utama: Pembersihan Lumpur dan Akses Lingkungan
Salah satu pekerjaan paling mendesak adalah pembersihan lumpur sisa banjir. Lumpur tebal masih mengendap di gang-gang sempit, rumah warga, pertokoan, hingga fasilitas umum.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tanpa pembersihan cepat, risiko penyakit pascabencana dapat meningkat.
Tito menjelaskan bahwa pekerjaan semacam ini membutuhkan tenaga besar dalam waktu singkat. Dengan jumlah personel terbatas, hasilnya tidak akan optimal.
“Kalau cuma 1.000 personel saja tenggelam,” ujar Tito, menggambarkan beratnya pekerjaan di lapangan.
Pengalaman IPDN Jadi Gambaran Tantangan
Sebagai ilustrasi, Tito menyinggung keterlibatan Praja IPDN yang dikirim membantu pemulihan di Aceh. Sekitar 1.200 Praja IPDN diterjunkan ke Aceh Tamiang.
Namun, jumlah tersebut hanya cukup untuk satu wilayah. Sementara daerah terdampak lainnya seperti Aceh Timur dan Gayo Lues masih membutuhkan bantuan besar.
Pengalaman ini mempertegas perlunya penambahan personel dalam skala masif agar pemulihan bisa merata dan tidak timpang antarwilayah.
Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Kunci
Tito menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak bisa mengandalkan satu institusi saja. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan DPR menjadi kunci utama.
Satgas DPR turut berperan dalam pengawasan dan dukungan anggaran. Sementara pemerintah daerah diminta aktif memetakan prioritas di wilayah masing-masing.
Pendekatan ini diharapkan menciptakan pemulihan yang cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Target Jelas: Warga Siap Sambut Ramadan
Target utama pemerintah adalah memastikan masyarakat terdampak bisa menjalani Ramadan dengan kondisi yang lebih layak. Lingkungan bersih, akses jalan terbuka, dan fasilitas dasar berfungsi kembali.
Bagi Tito, Ramadan bukan hanya penanda waktu, tetapi batas psikologis bagi masyarakat untuk kembali ke ritme kehidupan normal.
Jika pemulihan berjalan sesuai rencana, warga diharapkan tidak lagi disibukkan dengan sisa-sisa bencana saat memasuki bulan suci.
Kesimpulan
Permintaan tambahan personel TNI-Polri oleh Mendagri Tito Karnavian mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana Sumatra. Waktu yang terbatas sebelum Ramadan menjadi alasan utama percepatan ini.
Dengan dukungan personel besar, fokus pada pembersihan lingkungan, serta koordinasi lintas lembaga, pemerintah menargetkan pemulihan nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat.
Upaya ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi rehabilitasi jangka panjang, sekaligus memastikan warga Sumatra dapat menyambut Ramadan dengan lebih aman, bersih, dan bermartabat.
Baca Juga : Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Tonggak Diplomasi Global
Cek Juga Artikel Dari Platform : petanimal
