Pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Sumatra dengan pendekatan yang berpihak pada masyarakat lokal. Selain bertujuan menyediakan tempat tinggal layak bagi warga terdampak, pembangunan huntara juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui pemanfaatan material alam setempat dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Teddy Barata, dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Langkah ini dinilai strategis karena tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Material Lokal Jadi Prioritas Utama
Dalam paparannya, Teddy Barata menegaskan bahwa pembangunan huntara akan semaksimal mungkin menggunakan material lokal yang tersedia di wilayah terdampak. Material alam seperti pasir dan kerikil dipasok langsung dari daerah setempat.
“Kita maksimalkan lokal untuk material alam, pasir, kerikil itu dari lokal,” ujar Teddy.
Menurutnya, pemanfaatan material lokal memiliki sejumlah keuntungan. Selain mempercepat proses pembangunan karena pasokan lebih dekat, langkah ini juga mengurangi biaya logistik dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Penambangan pasir dan kerikil yang dilakukan sesuai ketentuan diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga yang sempat terhenti akibat bencana.
Tukang Lokal Diberdayakan
Tidak hanya material, pembangunan huntara juga melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Tukang dan pekerja bangunan direkrut dari wilayah terdampak untuk mengerjakan proyek tersebut.
“Tukang kita berdayakan dari daerah sini,” ungkap Teddy.
Pendekatan ini bertujuan memberikan lapangan kerja sementara bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana. Dengan terlibat langsung dalam pembangunan huntara, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari proses pemulihan itu sendiri.
Pemerintah menilai keterlibatan warga lokal akan meningkatkan rasa memiliki terhadap hunian yang dibangun, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di lingkungan terdampak.
Huntara sebagai Solusi Transisi
Hunian sementara dirancang sebagai solusi transisi sebelum pembangunan hunian tetap (huntap) rampung. Huntara diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak bagi warga selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Pemerintah menargetkan pembangunan huntara dilakukan secara cepat namun tetap memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Oleh karena itu, kombinasi antara material lokal dan material tambahan dari luar daerah dipilih sebagai solusi paling realistis.
Material dari Luar Daerah Tetap Dibutuhkan
Meski mengutamakan sumber daya lokal, Teddy mengakui bahwa tidak semua kebutuhan material dapat dipenuhi dari daerah terdampak. Beberapa komponen bangunan tertentu harus didatangkan dari luar Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.
Salah satu sumber pasokan material tersebut berasal dari DKI Jakarta. Untuk mempercepat distribusi, pemerintah menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam proses pengangkutan.
Pesawat Hercules Percepat Distribusi Logistik
Teddy menjelaskan bahwa material dari luar daerah diangkut menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU. Langkah ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pengiriman menggunakan pesawat kecil atau jalur darat yang memakan waktu lama.
“Alhamdulillah koordinasi dengan satgas dan TNI AU ini akan mempercepat. Kalau membawa material dengan pesawat kecil-kecil juga bisa, tapi sedikit. Kemarin dengan muatan banyak kita bisa lakukan,” jelas Teddy.
Penggunaan pesawat Hercules memungkinkan pengiriman material dalam jumlah besar sekaligus, sehingga mempercepat proses pembangunan huntara di lapangan.
Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Kunci
Keberhasilan pembangunan huntara sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga. Dalam hal ini, BP BUMN, Satgas DPR, pemerintah daerah, dan TNI AU bekerja secara sinergis.
Rapat koordinasi yang dipimpin Dewan Perwakilan Rakyat melalui Satgas Galapana menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan, mengidentifikasi kendala lapangan, dan mencari solusi bersama.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meminimalkan hambatan teknis dan administratif dalam proses pembangunan huntara.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat
Pembangunan huntara dengan pendekatan lokal memberikan dampak ganda. Di satu sisi, warga terdampak memperoleh tempat tinggal sementara yang layak. Di sisi lain, roda ekonomi lokal mulai bergerak kembali melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan material setempat.
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan pekerjaan, keterlibatan dalam proyek huntara memberikan harapan baru sekaligus penghasilan sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah menilai bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat.
Fondasi untuk Rekonstruksi Jangka Panjang
Pembangunan huntara menjadi fondasi penting menuju fase rekonstruksi jangka panjang. Setelah kondisi warga stabil, pemerintah akan melanjutkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen dan tahan bencana.
Pengalaman pembangunan huntara dengan pendekatan lokal ini diharapkan menjadi model penanganan bencana di masa depan, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan efisiensi logistik.
Kesimpulan
Pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Sumatra tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada keberpihakan kepada masyarakat lokal. Dengan memaksimalkan material alam setempat dan memberdayakan tukang lokal, pemerintah berupaya menggabungkan pemulihan fisik dengan pemulihan ekonomi.
Dukungan logistik dari luar daerah, termasuk pengangkutan material menggunakan pesawat Hercules TNI AU, melengkapi upaya tersebut agar pembangunan berjalan cepat dan efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Baca Juga : Gelombang Tinggi, Penyeberangan Jepara–Karimunjawa Ditunda
Cek Juga Artikel Dari Platform : podiumnews
